Batas Usul Revisi Anggaran Yang Dikecualikan

Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan:

1. pergeseran anggaran untuk belanja pegawai;
2. pergeseran anggaran dari BA BUN (BA999.08) ke BA K/L;
3. Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN, HLN terencana, HDN terencana, dan PDN; dan/ atau
4. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumen pendukung yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal K/L seperti persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal, dan sejenisnya. 

batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh DJA ditetapkan paling lambat tanggal 15 Desember 2016.